PELALAWAN, Mataharian.com — Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Pelalawan (IPM-KP), Rorin Adriansyah, melontarkan kecaman keras terhadap Pemerintah Provinsi Riau atas kondisi memprihatinkan pendidikan di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Dalam pernyataan resminya, mahasiswa Universitas Riau ini mengungkap fakta mencengangkan tentang krisis pendidikan yang dialami siswa-siswi SMA di daerah terpencil tersebut.
“Anak-anak di Pulau Muda harus mengorbankan hampir segalanya—waktu, tenaga, bahkan masa remaja mereka—hanya untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara,” tegas Rorin dengan nada berapi-api.
Kelas Jauh yang Terabaikan
Program SMA kelas jauh yang digadang-gadang sebagai solusi pendidikan untuk daerah terpencil ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya di Pulau Muda. Menurut Rorin, program ini hanya ada di atas kertas namun minim implementasi yang tepat di lapangan.
“Pemprov Riau seakan menutup mata pada realitas pahit yang dihadapi siswa-siswa ini. Mereka belajar dengan fasilitas seadanya, tanpa pendampingan optimal dari tenaga pengajar, dan dengan perangkat teknologi yang sangat terbatas,” ungkap mahasiswa yang menjadi representasi suara pemuda Pelalawan ini.
Investigasi yang dilakukan IPM-KP menemukan bahwa banyak siswa terpaksa menempuh perjalanan panjang dan melelahkan setiap hari untuk mencapai lokasi belajar. Beberapa bahkan harus menyeberangi sungai dan melalui jalan berlumpur hanya untuk bisa mengikuti pelajaran.
Ketimpangan yang Menganga
Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Provinsi Riau semakin terlihat jelas. Sementara sekolah-sekolah di kota besar seperti Pekanbaru dilengkapi fasilitas modern dan tenaga pengajar berkualitas, siswa di Pulau Muda harus berjuang dengan kondisi yang jauh dari kata layak.
“Ini bukan sekadar masalah geografis, tapi juga merupakan bukti nyata gagalnya kebijakan pemerataan pendidikan di Riau,” kata Rorin dengan tegas. “Jangan sampai kita terus berbicara tentang kemajuan teknologi dan era digital, sementara masih ada anak-anak kita yang bahkan tidak memiliki ruang kelas yang layak.”
Menurut data yang dikumpulkan oleh IPM-KP, angka putus sekolah di Pulau Muda dan sekitarnya mencapai titik mengkhawatirkan. Banyak siswa yang terpaksa mengakhiri pendidikan mereka di tengah jalan karena kendala akses dan biaya.
Tuntutan Konkret dan Solusi
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, IPM-KP tidak hanya mengkritik tetapi juga menyampaikan tuntutan konkret kepada Pemprov Riau:
1. Evaluasi mendalam terhadap program SMA kelas jauh di seluruh Kecamatan Teluk Meranti
2. Pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah-daerah terpencil
3. Pengadaan perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh
4. Pelatihan intensif bagi tenaga pendidik di daerah terisolasi
5. Pembangunan SMA reguler yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk
“Kami tidak akan berhenti menyuarakan kepedulian kami sampai ada tindakan nyata dari pemerintah. Pendidikan adalah fondasi bagi masa depan bangsa, dan anak-anak di Pulau Muda berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak-anak lain di perkotaan,” tegas Rorin.
Ancaman Aksi Massa
Tidak hanya berhenti pada pernyataan, IPM-KP memberikan tenggat waktu kepada Pemprov Riau untuk merespons tuntutan mereka. Jika dalam waktu 30 hari tidak ada tanggapan serius, organisasi mahasiswa ini berjanji akan menggelar aksi massa besar-besaran.
“Kami siap turun ke jalan dan menggerakkan seluruh elemen masyarakat, dari mahasiswa hingga orang tua siswa. Ini bukan lagi soal politik atau kebijakan semata, tapi tentang masa depan generasi muda Riau,” ancam Rorin.
Terlebih lagi, IPM-KP juga berencana membawa kasus ini ke tingkat nasional dengan melibatkan media dan organisasi pemantau pendidikan independen.
Respons Pemangku Kepentingan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau maupun Dinas Pendidikan terkait kecaman yang dilontarkan IPM-KP. Namun beberapa anggota DPRD Riau dari Komisi Pendidikan menyatakan akan segera melakukan kunjungan lapangan ke Pulau Muda untuk memverifikasi kondisi yang disampaikan oleh mahasiswa.
“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa dan segera akan menindaklanjuti laporan ini. Jika benar terjadi kelalaian dalam implementasi program pendidikan di daerah terpencil, kami akan meminta pertanggungjawaban dari pihak terkait,” ujar salah seorang anggota DPRD yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, kepala desa Pulau Muda mengonfirmasi bahwa permasalahan pendidikan memang telah berlangsung lama di wilayahnya. “Kami sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi ke tingkat kabupaten dan provinsi, tapi selalu terhambat oleh berbagai alasan administratif dan anggaran,” keluhnya.
Nasib pendidikan anak-anak di Pulau Muda kini bergantung pada seberapa serius pemerintah menanggapi kritik dan tuntutan yang disuarakan oleh IPM-KP. Yang pasti, perjuangan untuk pendidikan yang layak dan merata di daerah terpencil Riau masih panjang dan berliku.
*”Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Kami akan terus berjuang hingga setiap anak di Riau, termasuk di Pulau Muda, mendapatkan haknya,”* tutup Rorin dengan penuh keyakinan.
