Pelalawan, Mataharian.com – Suara dari mahasiswa Kabupaten Pelalawan hari ini menggema, menyuarakan satu tuntutan yang tidak bisa lagi diabaikan: penegakan hukum secara tegas dan terbuka terhadap dugaan keterlibatan anggota DPRD Provinsi Riau dalam penguasaan lahan di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Kami menyuarakan bentuk kegelisahan yang lahir dari kesadaran kolektif generasi muda akan pentingnya menjaga sisa-sisa ruang hidup yang tersisa. TNTN bukan tanah kosong yang bisa dimiliki seenaknya—ia adalah kawasan konservasi yang selama ini terus dihimpit kepentingan.
Mahasiswa menilai bahwa keterlibatan oknum pejabat publik dalam alih fungsi kawasan lindung bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga penghinaan terhadap amanah rakyat. Ketika pejabat terpilih justru diduga menjadi bagian dari kerusakan lingkungan, maka suara rakyat tak boleh diam.
“Kami tidak menyuarakan membawa nama partai. Kami mewakilkan membawa suara nurani. Jika ada anggota dewan yang bermain di tanah negara, maka harus dibongkar. Jangan ada ruang gelap dalam kasus ini,” ujar Adrian Ahmad Juanda selaku presiden mahasiswa ITP2I.
Desakan ini bukan hanya ditujukan kepada penegak hukum di daerah, tapi juga kepada lembaga nasional yang punya wewenang untuk mengusut hingga ke akar. Adrian ahmad juanda selaku presiden mahasiswa ITP2i menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini harus dilakukan dengan prinsip keadilan, bukan dengan kompromi politik.
Tidak cukup hanya menyebut “akan diselidiki”, mahasiswa menuntut nama-nama yang diduga terlibat diumumkan ke publik. Kami menegaskan bahwa keterbukaan adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kepercayaan rakyat.
Lebih dari sekadar tuntutan hukum, suara kami ini menjadi pengingat bahwa ruang hidup bukan milik elite, dan bahwa generasi muda tidak akan diam melihat tanah negara dikuasai demi kepentingan pribadi. Mahasiswa Pelalawan memilih berdiri di barisan yang melawan lupa, melawan apatisme, dan melawan perusakan yang diselimuti kekuasaan.
