Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Ibnu Sina secara resmi mengirimkan surat somasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau pada Jumat (18/7), sebagai respons atas dugaan adanya kekerasan dan perundungan yang dialami santri di Pondok Pesantren Darul Qur’an Kariman, Kabupaten Kampar.
Ketua Umum PK IMM Ibnu Sina, Fathurrahman Nobel Alazhar, menyatakan bahwa pengiriman somasi ini adalah wujud keprihatinan sekaligus tanggung jawab moral mahasiswa terhadap dugaan pelanggaran hak anak yang terjadi di lingkungan pendidikan.
“Dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak, bukan tempat yang menimbulkan trauma dan penelantaran,” tegasnya.
Dalam surat somasinya, PK IMM Ibnu Sina meminta agar Kemenag Riau segera:
1. Melakukan investigasi langsung ke pondok pesantren;
2. Menjamin pemenuhan hak pendidikan dan perlindungan korban;
3. Menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka kepada publik;
4. Mereformasi sistem pengawasan dan pembinaan lembaga pendidikan di bawah Kemenag.
Kasus ini mulai mendapat perhatian publik setelah keluarga salah satu korban melaporkan adanya tindakan kekerasan dan perundungan yang dialami anak mereka selama belajar di pesantren tersebut. Keluarga korban disebut telah melakukan berbagai upaya, seperti melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, menghubungi Wakil Bupati Kampar, hingga menyampaikan pengaduan ke Polda Riau. Namun, sampai saat ini belum ada respons atau tindakan yang dianggap memuaskan.
“Ini bukan hanya soal satu anak, tetapi tentang sistem perlindungan anak di lembaga pendidikan keagamaan. Jangan sampai kasus ini lenyap tanpa kejelasan,” ucap Gustiani Putri, Sekretaris Umum PK IMM Ibnu Sina.
IMM Ibnu Sina berharap somasi ini dapat menjadi langkah awal untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendidikan keagamaan di Riau, sekaligus mendorong penguatan komitmen dalam melindungi anak-anak di lingkungan pendidikan.
