Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah – Pernyataan Demianus Magai Yogi (Panglima Tertinggi WPA) mendorong Pemerintah RI yakni Presiden Prabowo Subianto untuk membuka perundingan dengan diawasi dan dimediasi melalui pihak ketiga. Diketahui bahwa Demianus Magai Yogi, menaungi tiga sayap militer utama, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Tentara Revolusi West Papua (TRWP), dan Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Dirinya menyampaikan konflik yang terus terjadi di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan militer, melainkan harus melalui dialog yang adil dan diawasi oleh entitas netral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi internasional lainnya. Dilanjutkan pihaknya menambahkan rakyat Papua sudah terlalu lama menderita. Jika kondisi ini terus berlanjut dengan operasi militer yang menargetkan warga sipil, eksploitasi sumber daya alam tanpa kompensasi yang adil dan marginalisasi sosial ekonomi, maka rakyat Papua bisa mengalami kepunahan di tanah sendiri. Pihaknya menolak perundingan hanya melibatkan lembaga dalam negeri seperti Komnas Ham atau LIPI. Pihaknya menambahkan mediasi harus dilakukan oleh pihak internasional yang netral seperti Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum (PIF) atau African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) bukan melalui kekerasan atau operasi militer yang terus berlanjut supaya hasil perundingan bisa bersifat objektif dan benar-benar memperjuangkan hak rakyat Papua.
Meski ada tawaran mediasi dari tokoh perdamaian internasional seperti Juha Christensen, pihaknya meragukan keseriusan Pemerintah RI dalam membuka ruang dialog yang transparan. Yogi menambahkan bahwa “TPNPB bersedia berdialog apabila ada negara atau pihak ketiga yang netral memfasilitasi Papua dan Indonesia di meja perundingan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Bila ada person [individu] yang akan meminta berdialog untuk menghindari intervensi penyelesaian konflik dari pihak yang selama ini berkepentingan di Tanah Papua, maka dialog itu hanya sekedar formalitas untuk kepentingan elit-elit semata” katanya melalui aplikasi WhatsApp. Menurut Yogi, penyelesaian konflik di Papua melalui perundingan hanya bisa jika melibatkan kelompok-kelompok pro kemerdekaan seperti ULMWP dan West Papua Army, masyarakat adat Papua, tokoh agama, tokoh pemuda, perempuan Papua dan akademisi. “Kami meminta juga mediator independen (misalnya, dari PBB, MSG, PIF atau negara netral) untuk dapat membantu memastikan proses perundingan berjalan adil dan tanpa ada intervensi dari siapapun,” katanya.
Yogi menegaskan persoalan Papua bukan sekedar persoalan domestik, karena sejarah integrasi Papua yang dipaksakan melalui UNTEA oleh Pemerintah Belanda dan Amerika yang bersepakat untuk menyerahkan Papua ke Indonesia. “Masalah Papua ini masalah internasional [sehingga] harus dibicarakan melalui mekanisme internasional. Karena masalah Papua adalah masalah internasional bukan masalah di Indonesia,” katanya. Pihaknya menekankan apapun yang terjadi tetap berkomitmen mendorong perundingan antara Pemerintah RI dengan West Papua sebagai dua negara yang memiliki hubungan bilateral, tanpa keterlibatan mediator independen perjuangan Papua tidak akan berhenti dan konflik akan terus berlanjut. Penyelesaian masalah Papua harus dilakukan secara adil dan bermartabat, pihaknya menambahkan “kini bola ada di tangan Pemerintah RI, apakah akan merespon ajakan perundingan ini atau terus mempertahankan pendekatan militer yang selama ini diterapkan.
Sementara itu, Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Menteri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan tawaran Juha Christensen menjadi mediator dialog Jakarta-Papua itu dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Catherine West MP (Parliamentary Under-Secretary of State at the Foreign, Commonwealth and Development Office) dan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Jakarta Selatan pada 20 Januari 2025. Yusril mengatakan pemerintah Indonesia akan menggunakan pendekatan berbeda dalam menyelesaian konflik di Papua. Dia menyebutkan lembaganya masih mendiskusikan dengan Presiden Prabowo upaya pendekatan baru dalam menangani konflik Papua. Menurut Menteri Yusril, aktivis perdamaian asal Finlandia, Juha Christensen, sudah menawarkan diri menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok di Papua. Tapi Yusril juga menegaskan bahwa pemerintah belum membutuhkan mediator perundingan damai di Papua. Pemeritahan Prabowo Subianto senatiasa segera mengadakan perundingan internal dengan jajarannya dalam memutuskan penyelesaian konflik Papua supaya program-programnya dapat berjalan dengan lancar di tanah Papua.
