Semarang – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Semarang “Semarang Menggugat” menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (18/2/2025). Aksi ini dimulai di Balai Kota Semarang sebelum berlanjut ke halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah sejak pukul 14.30 WIB.
Aksi tersebut diikuti oleh berbagai organisasi mahasiswa, termasuk BEM dari Undip, Unnes, GMNI, HMI, Unissula, UIN Walisongo, dan Upgris. Massa melakukan berbagai aksi simbolik, seperti membakar poster dan kardus bekas minuman yang diberikan oleh pihak kepolisian. “Ini sebagai simbol bahwa tahi dan ampas bakaran pamflet serta banner ini mencerminkan kebijakan pemerintah,” ujar Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq.
Pada pukul 16.40 WIB, aksi semakin memanas dengan pelemparan serta pelumuran kotoran sapi di gerbang Kantor Gubernur. Massa berhasil memasuki halaman kantor gubernur pada pukul 17.22 WIB, meski mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian, termasuk dua mobil penembak gas air mata yang disiagakan.
Unjuk rasa ini merupakan bentuk protes terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang dinilai merugikan masyarakat. Para demonstran membawa poster dengan tulisan provokatif, seperti “Efisienshit, pangkas anggarannya, bunuh rakyatnya”, “Efisiensi Ngapusi Ndasmu #IndonesiaGelap”, dan “2024: OK Gas, 2025: ?”.
Menurut Aufa, aksi ini merupakan akumulasi kemarahan mahasiswa Semarang Raya atas kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap merugikan banyak pihak. Massa menyoroti berbagai isu, termasuk pemangkasan anggaran pendidikan, dugaan pelanggaran HAM oleh aparat, serta kelangkaan elpiji subsidi 3 kg.
Salah satu sorotan utama adalah pemotongan anggaran pendidikan yang berpotensi memengaruhi beasiswa KIP-K, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan bantuan pendidikan lainnya. “Pemerintah harus konsisten dengan kebijakan yang dibuat dan tidak plin-plan,” tegas Ariq.
Aksi berakhir pada pukul 18.45 WIB dengan kondisi yang tetap terkendali, meskipun sempat terjadi beberapa provokasi. Koordinator lapangan dan orator berhasil menenangkan massa agar tidak bertindak anarkis.
Tuntutan Mahasiswa:
-
Segera sahkan RUU Masyarakat Adat.
-
Segera sahkan RUU Perampasan Aset.
-
Revisi UU Kementerian untuk menghentikan pembengkakan kabinet.
-
Percepatan reshuffle menteri bermasalah dalam enam bulan.
-
Tolak izin konsesi tambang untuk perguruan tinggi.
-
Tolak militerisasi di kalangan sipil.
-
Tekan pemerintah dalam mengatasi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
-
Tolak represivitas aparat penegak hukum.
-
Tegakkan etika penyelenggara negara.
-
Prioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.
-
Usut tuntas proyek IKN.
-
Evaluasi proyek strategis nasional secara menyeluruh.
Dengan adanya aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk menjawab tuntutan yang disuarakan demi kepentingan rakyat.
