PEKANBARU, MATAHARIAN.COM – Aksi demonstrasi yang digelar pada tanggal 21 Maret 2025 di Pekanbaru menjadi sorotan setelah pemerintah daerah dinilai tidak responsif terhadap tuntutan mahasiswa. Para demonstran menyatakan kekecewaan mereka terhadap sikap pimpinan daerah yang tidak bersedia menemui langsung para pengunjuk rasa.
“Aksi ini merupakan bentuk pernyataan bahwa kita tidak akan diam dan akan terus bergerak untuk menghentikan kezaliman pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat,” ungkap juru bicara aksi tersebut kepada Mataharian.com.
Menurut para demonstran, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini dinilai hanya mengutamakan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan rakyat. Hal ini diperburuk dengan sikap yang dianggap arogan dari pimpinan daerah yang enggan bertemu langsung dengan para mahasiswa, dan hanya mengutus perwakilan yang tidak jelas asal-usulnya.
Para mahasiswa juga menyoroti adanya perpecahan di kalangan demonstran yang diduga akibat adanya infiltrasi dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Selain itu, mereka mencatat adanya kejanggalan dalam proses demo, seperti kehadiran anggota DPRD yang tiba-tiba muncul padahal biasanya sulit ditemui.
“Biasanya mereka sulit ditemui, tetapi kali ini kami justru langsung dihadapkan pada anggota, bukan ketuanya,” tambah sumber yang sama.
Meski belum mencapai kemenangan, gerakan mahasiswa ini berjanji akan memperbaiki strategi ke depannya. Mereka menegaskan tidak bisa berdiam diri karena khawatir terhadap nasib negara, masyarakat, dan mahasiswa dalam hal kebebasan berekspresi serta berpendapat.
Para aktivis juga mengkritisi proses pembuatan kebijakan yang dinilai terburu-buru dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Mereka mengklaim bahwa kebijakan tersebut hanya mengandalkan dukungan dari fraksi-fraksi tertentu, bahkan pembahasan kebijakan dilakukan secara tergesa-gesa hingga harus dilaksanakan di hotel.
“Hak-hak sebagai masyarakat sipil semakin terpinggirkan akibat kebijakan pemerintah yang dibuat secara terburu-buru tanpa melibatkan rakyat,” tutup juru bicara tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah daerah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan dan kritik dari para mahasiswa tersebut.
