Semarang, 21 Maret 2025 – Di tengah upaya efisiensi anggaran yang dilakukan sejumlah perusahaan di Jawa Tengah, dampaknya langsung dirasakan oleh para karyawan. Langkah pengurangan jumlah pekerja yang diambil oleh beberapa perusahaan tidak hanya menambah ketidakpastian pekerjaan, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi ekonomi bagi banyak keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. Efisiensi yang semula dimaksudkan untuk menyehatkan perusahaan kini justru menimbulkan kekhawatiran akan masa depan para pekerja.
Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh beberapa perusahaan di Kabupaten Semarang berdampak signifikan terhadap kondisi pekerja. Salah satunya terjadi di PT Apac Inti Corpora (AIC) Bawen, yang meskipun melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan, ternyata mengalihkan beban tersebut dengan merumahkan pekerja yang sudah mendekati usia pensiun. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran, karena jika pekerja yang ada di usia pensiun sudah habis, perusahaan mungkin akan merumahkan pegawai lainnya, yang semakin menambah ketidakpastian di kalangan karyawan.
Sementara itu, PT Polyplas Gedanganak melakukan perubahan sistem status kerja dari yang semula tetap menjadi sistem borongan. Selain itu, banyak pekerja yang harus menghadapi kontrak baru yang berisiko merugikan mereka. Langkah-langkah ini berimbas pada ketidakpastian di kalangan pekerja yang merasa kehilangan stabilitas pekerjaan mereka.
PHK Massal, Dampak Besar Terhadap Perekonomian
Efek dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sudah terasa di banyak sektor. Selain mempengaruhi ribuan pekerja yang kehilangan mata pencahariannya, PHK massal ini juga menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Para pekerja yang dipecat terancam menghadapi kesulitan ekonomi, yang pada akhirnya memperburuk situasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Semarang. Kenaikan angka pengangguran serta kemiskinan menjadi ancaman serius yang harus segera diatasi.
Nasib Pekerja Jawa Tengah yang Masih Terbelakang
Nasib pekerja di Jawa Tengah, meskipun provinsi ini memainkan peran kunci dalam perekonomian Indonesia, masih jauh dari sejahtera. Banyak pekerja, terutama di sektor informal, harus bertahan dengan upah yang rendah, kondisi kerja yang tidak layak, dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Ketidakpastian kerja dan terbatasnya akses pelatihan keterampilan semakin memperburuk situasi mereka.
SPN Kab. Semarang Serukan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja
Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Semarang menanggapi masalah ini dengan tegas. SPN mendesak perusahaan untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan menuntut pemerintah hadir untuk melindungi hak-hak pekerja. Mereka menekankan bahwa PHK yang tidak dilengkapi dengan perlindungan memadai hanya akan memperburuk keadaan ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan memperbesar kesenjangan sosial.
Perusahaan Wajib Bayarkan THR Tepat Waktu
Salah satu isu yang juga menjadi perhatian adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayar THR paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk tahun 2025, jika Idul Fitri jatuh pada 31 Maret, pembayaran THR harus dilakukan paling lambat pada 24 Maret. Keterlambatan atau tindakan mencicil pembayaran THR, seperti yang pernah terjadi pada PT Apac Inti Corpora (AIC) pada tahun lalu, bisa berisiko melanggar peraturan ketenagakerjaan dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pekerja.
SPN Pastikan Hak-Hak Pekerja Terjamin
Bagi anggota SPN, hak-hak mereka, termasuk pembayaran THR, sudah dipastikan aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, bagi pekerja yang bukan anggota SPN, jika hak mereka dilanggar, mereka dapat mengajukan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). SPN berkomitmen memberikan dukungan penuh, baik dalam pengawalan maupun pendampingan, agar hak-hak pekerja tetap terlindungi dan proses pengaduan berjalan dengan lancar.
Disnaker Kab. Semarang Diminta Lebih Ketat Awasi Perusahaan
Pemerintah Kabupaten Semarang, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), diharapkan untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah ini. Hal ini penting agar tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, serta untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi atau perubahan sistem kerja yang diambil perusahaan tidak merugikan pihak pekerja.
Dalam situasi yang semakin menantang ini, perhatian terhadap hak-hak pekerja dan kebijakan perusahaan yang adil sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang. Pemerintah dan serikat pekerja harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan sejahtera bagi semua.
