PELALAWAN, Mataharian.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pelalawan mengeluarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai telah gagal total dalam mengawal sektor pendidikan. Dalam pernyataan resminya, organisasi kemahasiswaan berpengaruh ini menyoroti berbagai permasalahan pendidikan yang terus berulang tanpa solusi konkret.
“Pemprov Riau telah mengkhianati amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka menghabiskan anggaran besar namun tidak diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegas Meldianto, Ketua Umum HMI Pelalawan dengan nada frustrasi.
Masalah Klasik Terus Berulang
Menurut HMI, persoalan pendidikan di Riau semakin kompleks dan terabaikan. Infrastruktur sekolah yang memprihatinkan menjadi pemandangan umum di berbagai daerah, terutama di kawasan pedesaan. Distribusi guru yang tidak merata juga semakin memperburuk kualitas pendidikan di daerah terpencil.
“Kami menyaksikan sendiri bagaimana siswa di daerah terpencil harus belajar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan kasus terbaru menunjukkan ada sekolah SMA kelas jauh yang terpaksa melaksanakan ujian di luar ruangan. Ini bukti nyata kegagalan pemerintah provinsi,” ungkap Meldianto.
Organisasi yang dikenal kritis ini juga menyoroti permasalahan mendasar seperti rendahnya kualitas pendidikan dan akses yang masih sulit dijangkau oleh anak-anak di daerah terpinggirkan. Sementara siswa di perkotaan menikmati fasilitas yang memadai, anak-anak di desa harus berjuang dengan kondisi minim.
Anggaran Besar, Hasil Minim
HMI Pelalawan mengangkat isu penting terkait pengelolaan dana pendidikan yang dinilai tidak transparan dan tidak efektif. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya menjadi tulang punggung operasional pendidikan tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Setiap tahun anggaran pendidikan di Riau meningkat, tapi kita tidak melihat peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan. Pertanyaannya: kemana larinya dana-dana tersebut?” sindir Meldianto.
Menurut analisis HMI, ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin melebar sebagai akibat dari kebijakan yang tidak memihak pada pemerataan. Siswa di daerah terpencil semakin tertinggal dari rekan-rekan mereka di kota besar.
Tuntutan Evaluasi Total
Tidak hanya mengkritik, HMI Pelalawan juga menyampaikan tuntutan konkret kepada Pemerintah Provinsi Riau. Organisasi ini mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan seluruh perangkat terkait.
“Kami menuntut Gubernur Riau untuk segera melakukan audit komprehensif terhadap seluruh program pendidikan yang telah dilaksanakan. Jika perlu, lakukan pergantian pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” kata Meldianto dengan tegas.
HMI juga menegaskan pentingnya mengembalikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah, bukan sekadar janji politik yang terus diabaikan setelah pemilihan usai. Mereka menyebut bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan Provinsi Riau.
Ancaman Aksi Lanjutan
Jika tuntutan mereka tidak ditanggapi dengan serius, HMI Pelalawan tidak segan-segan untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka berjanji akan terus mengawal isu pendidikan dan membongkar berbagai praktik buruk dalam pengelolaan sektor pendidikan di Riau.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak bangsa. Jika pemerintah gagal dalam hal ini, maka gagallah mereka dalam membangun masa depan Riau,” tegas Meldianto menutup pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau terkait kritik keras yang dilontarkan HMI Pelalawan. Namun, kritik ini menambah daftar panjang sorotan terhadap kinerja pemerintah provinsi dalam mengelola sektor pendidikan, terlebih setelah munculnya kasus SMA kelas jauh yang terpaksa melaksanakan ujian di luar ruangan beberapa waktu yang lalu.
“Ketika pendidikan diabaikan, masa depan sebuah generasi dipertaruhkan,” tutup Meldianto dengan penuh keprihatinan.
