Bandarlampung – Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung menggelar pertemuan dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan membahas langkah konkret yang perlu diambil pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan tata niaga singkong di Lampung, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Anggota Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Budhi Condrowati, mengungkapkan bahwa banyak pabrik singkong di Lampung yang berhenti beroperasi, sehingga menyulitkan petani dalam menjual hasil panennya.
“Menjelang Lebaran, saya mengusulkan kepada DPR RI agar pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan singkong. Banyak pabrik tutup, sehingga petani yang siap panen kesulitan menjual hasilnya,” ujarnya pada Rabu (5/2/2025).
Budhi juga menyoroti dampak luas dari penutupan pabrik-pabrik singkong tersebut. Selain petani, pekerja pabrik, sopir, dan buruh bongkar muat juga terdampak, menyebabkan mereka kehilangan sumber mata pencaharian.
“Kondisi ini memicu perlambatan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sektor singkong,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya tindakan nyata dari pemerintah pusat untuk membantu petani singkong, mengingat persoalan ini sudah menjadi perhatian nasional.
Selain itu, Budhi menyoroti perlunya edukasi bagi petani untuk meningkatkan kualitas singkong. Meskipun singkong telah mendapat subsidi pupuk, ia mengusulkan agar pemerintah membentuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) guna memberikan pendampingan kepada petani dalam meningkatkan kadar aci singkong.
“Pemerintah sebaiknya membentuk PPL yang dapat membimbing kelompok tani. Ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas singkong, khususnya kadar acinya,” pungkasnya.
