Kotabumi, 14 April 2025 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kelalaian pembayaran pajak kendaraan dinas oleh pejabat di Kabupaten Lampung Utara. Ketua Umum HMI Cabang Kotabumi, M. Yosep Alipio, mendesak Bupati Lampung Utara untuk segera memerintahkan Kepala Inspektorat agar melakukan pemeriksaan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas.
“Jika anggaran untuk pembayaran pajak kendaraan dinas sudah tersedia, namun tidak dibayarkan, hal ini dapat mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Kami meminta Bupati untuk segera melakukan langkah tegas dan memeriksa secara menyeluruh,” ujar M. Yosep Alipio.
Lebih lanjut, HMI Cabang Kotabumi menegaskan bahwa pembayaran pajak kendaraan dinas merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Selain sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum, pembayaran pajak yang tepat waktu juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pajak kendaraan dinas yang dibayar tepat waktu dapat memberikan kontribusi nyata bagi PAD kita. Kami sangat kecewa jika pejabat yang seharusnya menjadi contoh justru tidak memenuhi kewajiban ini. Hal ini menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab yang dapat memengaruhi citra pemerintah daerah,” tegas Yosep.
Dalam kesempatan ini, HMI Cabang Kotabumi juga menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah yang dianggap kurang menunjukkan kepedulian terhadap masalah pajak kendaraan dinas. “Kami sangat menyayangkan sikap pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai contoh yang baik. Apalagi, di tengah upaya semua pihak untuk meningkatkan PAD, justru pejabat yang seharusnya memberikan teladan malah tidak menunjukkan contoh yang benar dengan tidak membayar pajak kendaraan dinas,” tambah Yosep.
Menurutnya, tindakan tersebut sangat bertolak belakang dengan program pemerintah yang sering disampaikan untuk meningkatkan PAD dan transparansi anggaran daerah. “Ini adalah ironi besar. Kita semua tahu bahwa untuk meningkatkan PAD, segala potensi yang ada harus dimaksimalkan, namun jika pejabat saja tidak mematuhi aturan dasar, bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya pada kebijakan yang ada?” ujarnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, HMI Cabang Kotabumi juga meminta agar Bupati Lampung Utara bertindak tegas terhadap pejabat yang tidak mematuhi kewajiban ini. “Bila perlu, copot pejabat yang tidak mau membayar pajak kendaraan dinas tersebut agar pemerintah daerah tidak kehilangan kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya pernyataan ini, HMI Cabang Kotabumi berharap agar pemerintahan Kabupaten Lampung Utara dapat terus berkomitmen untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah demi kemajuan daerah yang lebih baik.
